))
Rencana Ubah Subsidi Tarif KRL Berdasar NIK jadi Polemik
Manage episode 437826241 series 3127068
Kandungan disediakan oleh KBR Prime. Semua kandungan podcast termasuk episod, grafik dan perihalan podcast dimuat naik dan disediakan terus oleh KBR Prime atau rakan kongsi platform podcast mereka. Jika anda percaya seseorang menggunakan karya berhak cipta anda tanpa kebenaran anda, anda boleh mengikuti proses yang digariskan di sini https://ms.player.fm/legal.
Kalian kalau berangkat kerja, kuliah atau sekolah biasanya naik apa nih? Kendaraan pribadi atau angkutan umum?
Nah salah satu angkutan umum yang banyak digunakan di wilayah Jabodetabek, adalah Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line ya. KRL jadi moda andalan karena beberapa alasan. Diantaranya tarifnya yang murah, yaitu Rp3.000 untuk 25 km pertama, dan ditambahkan Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya.
Selama ini besaran tarif tersebut merupakan hasil pemberlakuan subsidi dalam bentuk public service obligation (PSO). Sehingga pemberian subsidi tarifnya dilakukan secara merata kepada masyarakat yang menjadi penumpang, tanpa pandang bulu.Tapi nih belakangan pemerintah berencana menggunakan basis data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam mengenakan subsidinya.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menyebut, penggunaan skema NIK untuk memastikan pengenaan subsidi PSO KRL tersebut tepat sasaran. Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 itu masih bersifat wacana.
Namun, dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dicantumkan subsidi PSO sekitar Rp7,9 triliun, dengan rincian untuk PT Kereta Api Indonesia sekitar Rp4,79 triliun. Di dokumen itu pun disebut, penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek
1439 episod
Kongsi
