Manusia & Teknologi - 2022-07-14

Manusia & Teknologi

~ Konsumen listrik skala komersil bayar 15% lebih, Asosiasi Listrik Negara : sektor Bisnis, sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Dalam menghadapi keputusan yang di ambil oleh Federal Reserve Amerika Serikat, Asosiasi Listrik Negara menyatakan sebuah metode perhitungan baru untuk mengantisipasi langkah AS menaikkan suku bunga, pasar saham dalam negeri anjlok, serta Inflasi global yang luar biasa mencekam membuat terapan baru dalam menarifkan harga listrik, terlebih kepada penggunaan listrik sektor komersil, yakni 15%. tarif baru ini akan berpengarih pada bisnis yang sudah terpuruk di dalam negeri menjadi lebih buruk lagi, demi mengantisipasi hal yang tidak di inginkan, disarankan kenaikan tarif listrik ini di lakukan secara berkala.

Berdasarkan rapat koordinasi pada tanggal 27 Juni 2022, Kementrian Perekonomian memutuskan untuk harga listrik rata-rata di sesuaikan sebesar 8.4% dan pengguna listrik tegangan tinggi serta ultra tinggi akan di naikan sebesar 15%. Asosiasi Industri listrik dan Elektronik Taiwan sempat merilis sebuah artikel yang menyatakan bahwa pengguna listrik skala besar akan mampu mendongkrak lapangan pekerjaan yang lebih besar, termasuk pengembangan industri serta fiskal lokal bagi industri terkait.

Di banyak negara, konsumsi listrik bagi sektor industri di nilai jauh lebih murah di bandingkan dengan penggunaan listrik bagi individu. dimana kenaikan tarif baru sebesar 15% akan berimpak langsung kepada industri, apabila dapat di sesuaikan secara bertahap maka akan lebih ideal bagi para pelaku di sektor ini, dimana industri lainnya masih memiliki banyak waktu untuk mengantisipasi dan penyesuaian pra kebijakan baru.

di lain sisi, Asosiasi Listrik Negara menjabarkan bahwa kenaikan harga listrik nasional sudah di urungkan dan perencanaan tersebut adalah hasil akumulasi selama bertahun-tahun. dimana kendala seperti ini tidak dapat di elakkan pada tahun ini, kenaikkan harga itu harus. tapi apakah program serta metode pengenaan tarif yang dapat di lakukan secara berkala agar dapat menghindari dampak yang tidak di inginkan.

terkait sektor industri yang memiliki permintaan kualitas lisrik yang lebih tinggi, dimana dampak dari penghentian arus listrik yang terjadi pada tahun lalu antara lain 3 insiden : 515, 517, dan 303. pemadaman listrik di zona industri telah berimpak sebanyak 80% kepada pelaku di sektor Semikonduktor, Opto-Elektronik, petrokimia, dan industri Baja yang jadi Getahnya. dengan 3 insiden yang terjadi pada tahun lalu, telah membuahkan total kerugian yang mencapai puluhan milyar NT.

menurut Asosiasi Listrik Negara, nilai ekspor industri informasi dan Komunikasi Taiwan telah menyumbang 60.15% dari total ekspor negara. Tidak sedikit tantangan global yang harus di hadapi bersama, misal: COVID, perkara Inflasi Dunia, kecaman Geo-Politik, DLL. Asosiasi Listrik Negara menghormati kebijakan dari pemerintah, serta mendukung penuh untuk langkah-langkah yang akan di ambil oleh pemerintah terkait konsumsi listrik dalam negeri, seperti mendorong industri untuk memperkuat insentif dalam pembangunan sistem penyimpanan energi, pengembangan simbiosis pembangkit listrik tenaga Uap, dan berbagai program pembangkit listrik yang lain. sinergi yang lebih baik dalam menghadapi isu global, membawa industri Informasi dan Komunikasi Taiwan dalam pencarian solusi yang lebih baik.

~ Cegah kabur pajak online, KemenKeu : 2023 laporkan transaksi online di atas plafon.

Transaksi online semakin menjamur dan jadi opsi favorit bagi masyarakat dalam melakukan transaski. demi menghindari pelarian pajak Kementrian Keuangan Taiwan baru-baru ini mengumumkan regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan yang memverifikasi transaksi online diatas dari 2.4 juta NT dollar/tahun untuk melaporkan transaksi akumulasi kepada badan otoritas pada masa periode Maret hingga April setiap tahunnya. hingga saat ini dengan data yang di ambil dari bulan April di tahun ini sudah mendapati sekitar 200 transaksi/akun yang melebihi plafon. Daftar ini telah tergolong kedalam kategori transaksi klaster tinggi.

peraturan perdana ini di luncurkan pada di tahun 2023. Regulasi yang dimaksudkan agar pendataan perpajakan dapat sinkron dengan berbagai otoritas negara, baik secara prinsip maupun secara proporsional. sekaligus mempertimbangkan aliran dana yang di bayarkan via Kartu Kredit serta mekanisme pembayaran elektronik lainnya dengan terpadu, di harapkan agar regulasi ini dapat memonitor arus transaksi secara 1 pintu dan nasional.

pada tanggal 27 Juni 2022, Kementrian Keuangan mensosialisasikan sebuah terapan sistem baru yang bernama “ Sistem operasi penagihan pajak bagi lembaga keuangan dengan transaksi tinggi bagi individu serta otoritas .” lengkap dengan tata cara serta prosedur yang akan siap di jalankan di tahun mendatang.

Pejabat direktorat jendral pajak sekaligus menunjuk bahwa ketika memeriksa data perpajakan baik individu maupun sebuah badan hukum, maka langkah pertama adalah melakukan analisasi komparatif dengan materi yang tersedia untuk memahami lebih lanjut apabila ada kelalaian dalam tanggung jawab pemohon dalam melaporkan pajak, dengan begitu data yang terkumpulkan akan lebih komprehensif dan menyeluruh ketika dilakukan komparasi yang tersedia di lapangan dengan data aplikasi yang tercatat.

sesuai dengan spesifikasi yang di terbitkan oleh Kementrian Keuangan, yang tergolong ke dalam Transaksi Klaster tinggi adalah mengacu kepada Rekening dan 1 nama yang sama ketika melakukan transaksi secara online, dimana aktivitas transaksi via daring baik maupun luring. pemasukan selama kurun waktu 1 tahun mencapai plafon teratas, yaitu 2.4 Juta NT Dollar.

Kementrian Keuangan sudah memiliki data sebanyak 200 transaksi yang aktivitas transaksinya sudah melebihi plafon teratas dalam kurun waktu 4 bulan saja. pada saat yang bersamaan, perhitungan di tas di termasuk transaksi yang bersifat jual dan beli. spesifikasi ini akan mencakup subsidi serta dana bantuan, insentif yang di alokasikan oleh lembaga pemerintah, subsidi untuk organisasi kesejahteraan masyarakat, kredit pembayaran asuransi, investasi dan pelbagai produk keuangan lainnya seperti pendapatan suku bunga di bank, deposito tetap, biaya manajemen serta administrasi komplek perhunian, DLL.

sesuai dengan terapan regulasi baru, lembaga keuangan harus memberikan informasi yang sesuai dengan identitas serta transaksi untuk transaksi klaster tinggi. informasi ini meliputi nama, identitas, dokumen pendukung lainnya, tanggal pengajuan rekening di lembaga keuangan, kode lembaga keuangan, nomor rekening, jumlah setoran dan waktu transaksi.

diharapkan agar seluruh jajaran Lembaga Keuangan Nasional dapat bersinergi serta mengikuti format sesuai dengan regulasi yang akan siap di jalankan pada tahun mendatang, terkait perihal teknis serta informasi lainnya akan di sosialisasikan secara berkala kepada instansi dan lembaga yang terlibat. dimana regulasi ini akan mengharuskan setiap lembaga keuangan untuk dapat menyelesaikan laporan transaksi klaster tinggi kepada Direktorat Jendral Pajak setiap tahunnya dengan jatuh tempo sebelum 31 Maret setiap tahunnya.

Kementrian Keuangan menjabarkan bahwa Ditjen Pajak harus segera merumuskan mekanisme prosedur operasi secara internal serta manajemen yang terpadu agar keamanan data dapat di jaga dengan baik. dimana hingga saat ini sebuah sistem pengamanan data secara daring sudah di berjalan sesuai dengan jadwal yang ada.

pantau terus yows.