))
Kritik Penanganan Pendemo Peringatan Darurat Indonesia
Manage episode 436231302 series 3127068
Kandungan disediakan oleh KBR Prime. Semua kandungan podcast termasuk episod, grafik dan perihalan podcast dimuat naik dan disediakan terus oleh KBR Prime atau rakan kongsi platform podcast mereka. Jika anda percaya seseorang menggunakan karya berhak cipta anda tanpa kebenaran anda, anda boleh mengikuti proses yang digariskan di sini https://ms.player.fm/legal.
Demonstrasi Peringatan Darurat Indonesia terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta. Aksi ini merespon sikap DPR RI yang hendak mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi terbaru soal syarat calon kepala daerah di Pilkada 2024.
Adapun putusan MK nomor 60 memungkinkan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Sedangkan putusan MK Nomor 70 menyatakan bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan paslon.
Saat demo di Jakarta, pihak kepolisian menggunakan water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, yang memaksa masuk kompleks parlemen. Beberapa demonstran juga ada yang ditahan oleh aparat keamanan. Ombudsman RI pun bersuara perihal tindakan aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di Gedung DPR itu.
Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro dalam keterangannya, mengingatkan kepolisian telah memiliki SOP dalam pengendalian massa yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian yang bertugas di lapangan dalam penanganan aksi demonstrasi.
Bilamana pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali (chaos), agar menerapkan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional, dengan memaksimalkan fungsi intelijen dalam hal mengukur potensi kualifikasi dan kuantifikasi gangguan termasuk deteksi dini serta ancaman gangguan kamtibmas. Serta melakukan evaluasi dan pengawasan berkala dari komandan satuan;
Selain itu ombudsman juga meminta kepolisian melakukan penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas. Kemudian, peserta demonstrasi yang saat ini sedang ditahan, baik di Polda maupun di Polres agar tetap dipenuhi hak-haknya, khususnya untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum dan diupayakan untuk dapat segera dibebaskan.
1451 episod
Kongsi
