Dilema Minyak Goreng dan Fitur Pembelian Migor

What's Trending

Satu buah mobil pikap berisi tandan buah kelapa sawit dibawa serta oleh para petani saat memprotes larangan ekspor minyak goreng dan CPO. Kemarin, massa aksi yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar demo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Orator demonstrasi pun mengatakan tumpukan kelapa sawit yang disebut-sebut tak lagi laku itu akan diberikan kepada Menteri Airlangga. Mereka pun mengeluhkan harga kelapa sakit yang kini anjlok akibat pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO.

Namun di lain pihak, kebijakan pemerintah itu justru mendapat dukungan publik menurut hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Dalam survei itu didapatkan bahwa sebanyak 89, 5 persen responden mendukung kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng. Selain itu, sebanyak 72,8 persen responden merasa harga minyak goreng masih kurang terjangkau.

Di tengah polemik ini, pemerintah melalui ID FOOD BUMN meluncurkan fitur jual beli minyak goreng curah. Di aplikasi Warung Pangan, masyarakat bisa membeli minyak goreng curah dengan harga sesuai HET. Badan usaha milik negara Indonesia ini mengklaim 200 liter minyak didistribusikan per harinya. Melansir Antara, pembelian minyak goreng di aplikasi tersebut dibatasi 2 liter per orang per hari. Pembeliannya pun menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

Soal hal ini kita akan bincangkan bersama dengan Ekonom INDEF Rusli Abdullah. Simak juga pernyataan dari Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal hal ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [e-mail]